19 Oktober 2019
14 Agustus 2019
GUMREGAH JADI ICON LOGO KEBANGKITAN RAKYAT KECIL - KAWULO ALIT
Logo tersebut akan dilaunching dalam waktu dekat di Jakarta bersamaan dengan Rencana RAPIMNAS APKLI dan PKR Indonesia 2019 - Kirab Bendera Merah Putih Kolosal 125 M Keramat Raden Wijaya Raja Majapahit - Do'a Akbar Sapu Jagat Nusantara bersama 10 Ribu Rakyat Kecil - Kawulo Alit Se-Nusantara di Mataram Lombok NTB pada Jumat Wage - Minggu Legi, 11-13 Oktober 2019 sebagai LOGO RESMI KEBANGKITAN RAKYAT KECIL - KAWULO ALIT yang dipakai di Atribut, PIN, Kaos, Topi, Kaos, Baju, dan berbagai asesoris lainnya sebagai Simbol Semangat dan Kesadaran Kebangkitan Rakyat Kecil - Kawulo Alit Menggapai Kejayaan Nusantara II, Adil, Makmur dan Adidaya Era Keadilan 2024-2060.
Gumregah !!!
We can Be Want !!!
Kita Mampu Asal Mau !!!
Jakarta, 14 Agustus 2019
Salam Gumregah
dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed
Cah Ndeso Asli Pinggir Utara Sungai Brantas Mojokerto Jawa Timur
06 Juni 2019
Ucapan Idul Fitri Ketua KAHMI Kotim
waalaikum salam. Terima kasih Dinda Rano atas sapaannya, dengan maksd yg sama kami sekeluarga juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan selama ini. Selamat hari raya Idul Fitri 1440 H.
Ucapan Idul Fitri Rusdi Nasdem Palangka Raya
Terimakasih senior. Dengan ucapan yg sama, mohon maaf lahir dan bathin.. 🙏
30 Mei 2019
28 April 2019
15 April 2019
Meluruskan Sejarah UU Desa
Release Media Meluruskan Sejarah UU Desa
Masa kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden telah berakhir, Sabtu 13 April 2019 jam 20.00 Wib sampai 22.30 WIB. Kampanye dalam bentuk debat calon Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan KPU RI selama 5 kali, sungguh menarik dan memberikan gambaran yang baik atas kedua kandidat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Debat pamungkas yang diselenggarakan KPU RI di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu 13 April 2019, jam 20.00 – 22.30 WIB pada sesi closing statemen, sangat menarik dan penting untuk ditanggapi.
Dalam sesi tersebut, Calon Presiden No Urut 02 (Prabowo Subianto) menyatakan bahwa dirinya mengaku sebagai salah satu inisiator UU Desa. Begini pernyataannya,"…hanya untuk keterangan bahwa undang-undang desa itu sebetulnya sudah ada sebelum Bapak jadi presiden, dan itu salah satu inisiatornya adalah saya sendiri, sebagai ketua umum HKTI, dan itu ada rekaman, semuanya ada, dan alhamdulillah itu sudah digolkan, dan itu adalah hak rakyat, dan itu tidak perlu dipolitisasi, itu adalah hak rakyat di desa,…". Kami sebagai warga negara yang sedang mengikuti acara debat tersebut melalui siaran TV dan livestreaming, terkejut dengan pernyataan tersebut, karena kami adalah bagian dari masyarakat sipil yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU Desa.
Kami para pegiat pembaharuan desa yang terlibat langsung dalam pembahasan UU Desa, menjadi terusik dan saling cek maupun memeriksa kembali dokumen risalah sidang pembahasan RUU Desa di rapat-rapat Pansus RUU Desa dan sidang Paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 2013. Berpijak pada hasil penelusuran dan pemeriksaan dokumen-dokumen penting di seputar sejarah pembahasan RUU Desa tersebut, kami terpanggil dan berkewajiban secara moral untuk menanggapi pernyataan tersebut. Kami penting menjelaskan dan menginformasikan mengenai sejarah UU Desa kepada public, agar kerja-kerja kolektif dalam menginisiasi dan membahas RUU Desa ini tidak dinarasikan ke dalam klaim gagasan dan kerja individual atau kelompok tertentu.
Lahirnya UU Desa adalah sejarah panjang yang penuh liku. Pada tahun 2005 pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memecah UU 32/2004 menjadi tiga UU, yaitu UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada Langsung dan UU Desa. Tahun 2006, kerjasama Diten PMD dan Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (gabungan antara IRE Yogyakarta, STPMD "APMD", Gita Pertiwi, dan beberapa lembaga lain, serta beberapa individu yang tergabung di dalamnya seperti Ari Dwipayana, Arie Djito, Bambang Hudayana, Haryo Habirono, Diah Y. Suradireja, Rossana Dewi, Widyo Hari, dll meneruskan diskusi dan kajian, yang secara resmi pada Januari 2007 mulai menyusun Naskah Akademik RUU Desa. NA didiskusikan dengan para pihak, baik pegiat maupun Asosiasi Desa, di banyak kota dan pelosok. NA selesai pada bulan Agustus 2007, dan disusul dengan drafting RUU Desa.
Di saat pembahasan RUU Desa di tubuh pemerintah yang sangat panjang, para pegiat desa terus melakukan diskusi dan aksi di lapangan. Kami misalnya banyak bicara soal "satu desa, satu rencana dan satu anggaran", sembari menambah haluan baru, yang tidak hanya masuk ke ranah gerakan sosial tetapi juga harus masuk ke politik. Pada 2009, pegiat desa mendukung caleg Budiman Sujatmiko (PDI Perjuangan) di Dapil Cilacap-Banyumas, yang mengusung RUU Desa. Setelah masuk ke Senayan, Budiman menjadi jangkar politik bagi pegiat desa, misalnya mempertemukan pegiat desa dengan Komisi II secara institusional dan personal. Budiman punya peran memindahkan isu desa dari pinggiran ke pusat kekuasaan di Senayan.
Perjuangan RUU Desa tambah kenceng setelah lahir Parade Nusantara (2009) di bawah pimpinan Sudir Santosa, dan Budiman juga hadir sebagai pembinanya. Parade terus menerus melakukan desakan kepada pemerintah agar menyelesaikan pembahasan RUU Desa. Desakan paling seru terjadi di antara bulan September hingga Desember 2011, yang kemudian Presiden SBY mengeluarkan ampres RUU Desa pada Januari 2012. DPR RI lantas membentuk Pansus RUU Desa yang dipimpin oleh Ketua Akhmad Muqowam (PPP), serta wakil ketua Budiman Sujatmiko (PDI Perjuangan), Khatibul Umam Wiranu (Demokrat), Ibnu Mundzir (Golkar). Ketua Akhmad Muqowam begitu piawai, dengan politik jalan miring, sanggup melakukan konsolidasi yang solid terhadap 30 anggota Pansus RUU Desa. Mereka semua bersepakat bahwa RUU Desa harus ditempuh dengan cara menanggalkan politik kepartaian, sembari mengutamakan politik kenegaraan dan politik kerakyatan.
Dalam pembahasan RUU Desa, Dana Desa (DD) memang yang paling panjang dan seru, mengundang pro dan kontra. DPR pernah meminta kepada pemerintah tentang data makro uang yang masuk desa, tetapi pemerintah tidak menyediakan. Karena itu Ganjar Pranowo meminta kepada Sutoro Eko (sekarang Ketua STPMD "APMD) untuk mengumpulkan data mikro uang desa. Sutoro Eko bersama tim Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" beserta jaringan bergerak melakukan pengumpulan data dengan survei. Berdasarkan basis data 2011, survei menunjukkan bahwa rata-rata desa menerima uang sebesar 1,040 M pe tahun, tentu dengan sumber yang bermacam-macam, dan 76% di antaranya dari pemerintah pusat. Data ini yang dijadikan basis dan pegangan bagi Pansus.
Pembicaraan tentang dana desa memang dinamis. Ada anggota Pansus yang hanya bicara "satu desa, satu milyar", ada pula yang bicara dengan data dan argumen. Pihak Kementerian Keuangan dan Bappenas selalu keberatan. Budiman bicara soal "kombinasi cash transfer dan demokrasi lokal akan memperbanyak kelas menengah desa". Pada tanggal 30 September 2013, terjadi diskusi yang menarik di ruang meeting Ketua DPR RI. Dalam pertemuan itu hadir 9 anggota Pansus/Panja, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, pejabat Bappenas, dan rapat dipimpin oleh Ketua Marzuki Alie (Demokrat). Kemenkeu dan Bappenas keberatan dengan dana desa. Menteri Dalam Negeri dan Ketua Akhmad Muqowam bermain cantik untuk meng-goal-kan Dana Desa. Mendagri Gamawan Fauzi berujar: "Saya setuju dana desa, asalkan satu pintu, tidak ada lagi bantuan langsung masyarakat". Ketua DPR dengan sangat tegas "marah" pada menteri yang menolak dana desa, sembari mengatakan bahwa "kalau untuk rakyat kita harus wujudkan, Presiden SBY sudah setuju".
Hari-hari berikutnya banyak diisi diskusi mengenai formula dana desa. Dalam sidang di bulan November, dua orang anggota Pansus (tidak usah saya sebut namanya), berujar: "pokoknya satu desa, satu M". Menanggapi hal ini Ketua Akhmad Muqowam menjawab: "Kalau hanya bicara satu desa satu M, semua orang juga bisa. Kita semua sudah sepakat dana desa. Kita sekarang sedang merumuskan formula dan pasal dana desa yang tepat".
Formula ini memang susah. Kami melakukan exersice sejumlah formula tetapi belum sepakat. Pada tanggal 12 malam hingga 13 Desember 2013 pagi, Raker Mendagri bersama Pansus sungguh bersejarah. Dari berbagai gagasan yang diperdebatkan, muncul usulan rumusan dari Dr. AW Thalib (PPP), sebagai berikut: "Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Usulan ini diterima oleh sidang dan dijadikan penjelasan Pasal 72 ayat (2) tentang dana desa.
Pertemuan itu juga menyepakati untuk menyudahi pembahasan RUU Desa dan 18 Desember 2013 untuk Sidang Paripurna. Alhamdulillah, 18 Desember 2013, Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Priyo Budi Santosa, menetapkan UU Desa. Pada sidang ini, FPD mengerahkan sekitar 3000 pamong desa. Sebagian di Fraksi balkon, sebagian besar di jalan depan gedung DPR RI. Mereka sujud syukur begitu Sidang Paripurna menetapkan UU Desa, dan kemudian disahkan oleh Presiden SBY menjadi UU No. 6/2014 pada 15 Januari 2014.
Nara hubung:
Sutoro Eko : 0811256669
Arie Sujito : 0811256702
Machmud : 08156809043
Titok Hariyanto : 0811257327
LUAR BIASA!! TERNYATA PSI MEMPEROLEH SUARA TERBESAR DI 6 KOTA BESAR DUNIA
PSI YANG SELAMA INI DIJULUKI PARTAI NOL KOMA TERNYATA MEMPEROLEH SUARA TERBESAR DI 6 KOTA BESAR DUNIA
Luar Biasa!
Hasil exit poll di enam kota besar dunia -- Sidney, Melbourne, Berlin, Singapura, London, dan Toronto-- menempatkan Partai Solidaritas Indonesia di peringkat tertinggi parpol dengan perolehan suara terbesar (15/04)
Ini di luar dugaan banyak pihak yang selama ini sering melecehkan PSI sebagai partai nol koma.
Bahkan beredar hasutan agar jangan memilih PSI karena itu akan menjadi pekerjaan sia-sia mengingat suara PSI akan hangus.
Data di enam kota besar dunia ini membalikkan pelecehan tersebut. Bila hasil exit poll ini bisa diandalkan dan semangat serupa terasa di Indonesia, PSI hampir pasti lolos ke parlemen.
Menarik untuk mencatat bahwa di enam kota besar itu peringkat pertama selalu ditempati PSI, diikuti PDIP di peringkat kedua dan PKS di peringkat ketiga. Satu-satunya pengecualian adalah di Singapura yang peringkat ketiganya ditempati PKB.
Berikut adalah perbandingan suara peringkat kesatu sampai
ketiga di kota-kota itu:
Berlin 1. PSI (19%); 2. PDIP (15%); 3. PKS (13%)
Sydney 1. PSI (31%); 2. PDIP (21%); 3. PKS (6%)
Melbourne 1. PSI (39%); 2. PDIP (25%); 3. PKS (6%)
Singapura 1. PSI (20%); 2. PDIP (17%); 3. PKB (13%)
London 1. PSI (36%); 2. PDIP (21%); 3. PKS (8%)
Toronto 1. PSI (51%); 2. PDIP (22%); 3. PKS (3%)
Satu-satunya dapil di mana PSI tidak menempati peringkat 1 sejauh ini hanyalah Arab Saudi. Di sana PSI hanya memperoleh suara 12,6%, di bawah PKB (25,8%), PDIP (23,9%), dan Gerindra (18,3%).
Mengapa suara PSI bisa sekuat itu dibandingkan di dalam negeri? Menurut saya, dukungan buat PSI di luar negeri datang dari kalangan terdidik yang memang sudah terbiasa hidup dalam suasana masyarakat pluralis. Walau mereka tidak berada di Indonesia, mereka terus mengikuti perkembangan berita tanah air. Dan bagi mereka PSI nampak sebagai partai yang akan membawa Indonesia mencapai kemajuan seperti yang mereka lihat dan rasakan di negara-negara tersebut.
Mudah-mudahan hasil exit poll ini akan membuat kaum tercerahkan, kaum pluralis, kaum modern dan inklusif di Indonesia sadar bahwa mendukung PSI bukanlah perjuangan sia-sia. Memberi suara bagi PSI sangat bisa meloloskan PSI ke parlemen, sehingga anak-anak muda PSI bisa sungguh-sungguh memperjuangkan semangat anti toleransi, kesetaraan dan anti korupsi di Indonesia.
Ini
Ini adalah saat terbaik bagi kita semua menyelamatkan Indonesia. Kita sejahterakan Indonesia, kita dukung PSI!
Dr. Ade Armando
UNIVERSITAS INDONESIA
Hasil Exit Poll PEMILU 2019 Kota Toronto 13 April 2019
Hasil Exit Poll PEMILU 2019 Kota Toronto 13 April 2019
Joko WIdodo - KH Ma'ruf Amin meraih 76.7%. Prabowo Subianto - Sandiaga Uno 7.8 % dan 15% responden tidak menjawab atau merahasiakan pilihan mereka.
74% responden menyatakan keluarga mereka di Indonesia akan memilih pasangan Joko Widodo – K.H. Ma-ruf Amin, sementara 6% akan memilih pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. 20% responden menyatakan tidak tahu apa pilihan keluarga mereka di Indonesia.
Mayoritas responden yang memilih pasangan no. 01 Joko Widodo – KH. Ma'ruf Amin percaya jika pasangan 01 terpilih sebagai presiden dan wapres, Indonesia akan menjadi lebih dari saat ini. 52.59% menyatakan sangat yakin terhadap Joko Widodo – KH. Ma'ruf Amin, dibandingkan hanya 6.04% yang sangat yakin jika pasangan no. 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno terpilih.
Hasil exit poll juga menunjukkan partai nomor urut 11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menempati posisi tertinggi dalam exit poll di Toronto. PSI meraih 50.9% disusul PDIP 22.4%. 19% responden tidak menjawab dan sisa suara diraih oleh PKS 2.6%, PAN 1.7% dan PKB, Gerindra, Nasdem dan Perindo masing-masing meraih 0.9%.
Exit Poll dilaksanakan sejak pukul 09.00-18.00 waktu setempat dengan mengambil sampel sebanyak 116 responden dengan komposisi wanita 56.9% dan perempuan 43.1%. Exit Poll dilakukan dengan metode wawancara tatap muka terhadap para pemilih sesaat setelah mereka melakukan pencoblosan di dalam bilik suara.
Santoso Sugianto, B. Eng., MBA, CPA, CMA – Straight Analytics, Toronto
06 April 2019
Inilah Perbandingan Hasil Survei Untuk Pilpres 2019
Berikut Hasil Survei beberapa surveyor nasional, manakah yang mendekati hasil sebenarnya.
14 Maret 2019
Hasil Survei Untuk Pilpres 2019
Berikut Hasil Survei beberapa surveyor nasional, manakah yang mendekati hasil sebenarnya.
Langganan:
Postingan (Atom)